Ada Kontrak Politik Dengan Buruh Yang Dilanggar, Anies Baswedan Minta Hal Ini Terkait UMP 2018

UMP DKI Jakarta tahun 2018 sudah ditetapkan oleh Gubernur Anies Baswedan. Terkait hal itu, buruh pun melakukan aksi protes dan menuntut dilakukannya revisi terkait UMP yang sudah ditetapkan itu. Buruh menuntut revisi karena dinilai tidak sesuai dengan janji-janji dan kontrak politik saat Anies kampanye menuju DKI 1.

Terkait dengan janji politik, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengakui adanya kontrak politik yang ia pernah ia lakukan saat kampanye lalu. “Iya ada dan karena itulah akan kita laksanakan semua,” ujar Anies Baswedan, dikutip dari tribunnews.com.

Anies Baswedan pun berharap agar para buruh memberi waktu untuk dirinya bisa melaksanakan janji itu untuk 5 tahun ke depan. “Tapi beri kita waktu untuk kita menjalankan. Ada yang harus dikerjakan bulan ini, ada yang harus dikerjakan bulan depan,” kata Anies, di Balai Kota, Monas, Jakarta Pusat.

Mantan menteri Pendidikan meminta agar semua pihak dapat memaklumi keputusan terkait UMP dan 9 kontrak politik lainnya. “Jadi semuanya perlu waktu untuk pelaksanaan, karena itu beri kita waktu, nanti akan kita tunaikan,” tambah Anies.

Aksi masa buruh yang menuntut revisi UMP tahun 2018 ini dilakukan di depan Balai Kota sejak pukul 14.00 WIB. Meski di demo hingga petang, menurut pantauan, baik Anies Baswedan dan Sandiaga Uno belum nampak menemui para buruh.

Anies dihadapan awak media mengatakan mengapresiasi aksi buruh yang dilakukan tertib. “Saya ingin mengapresiasi aksi berjalan baik dan tertib dan saya hormat sepenuhnya kepada mereka juga pada pimpinannya terutama Pak Said Iqbal,” ujar Anies.